Bimtek PMPZI Area 6: MTsN 6 Kerinci Ikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bersama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi

Rabu, 16 Juli 2025

Kerinci (MTsN 6 Kerinci) – Dalam rangka mendukung percepatan Pembangunan Zona Integritas (ZI), Tim ZI MTsN 6 Kerinci mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian Mandiri PMPZI untuk Area 6: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, pada Selasa, 15 Juli 2025, pukul 08.30 WIB.



Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian bimtek yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama terkait pengisian lembar kerja penilaian mandiri dalam aplikasi PMPZI, khususnya dalam Area 6 yang berfokus pada pelayanan publik.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan panduan teknis, materi pemahaman indikator dan bukti dukung, serta strategi meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat, sesuai prinsip reformasi birokrasi yang transparan, efektif, dan efisien. Pemateri dari tim Zona Integritas Kanwil Kemenag Provinsi Jambi juga menunjukkan secara langsung cara pengisian dokumen PMPZI melalui sistem aplikasi, sehingga peserta dapat langsung memahami teknis penginputan serta penyiapan dokumen pendukung yang dibutuhkan.



Kepala MTsN 6 Kerinci, Hj. Tistiarni, S.Ag., M.Pd.I, mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah penting dalam membangun madrasah yang lebih baik dari sisi tata kelola pelayanan. “Bimtek ini menjadi bekal yang sangat penting bagi tim kami dalam menjalankan tugas pembangunan zona integritas, khususnya di area pelayanan publik. Kami berkomitmen untuk terus berbenah agar madrasah kita dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan memuaskan kepada masyarakat,” ujarnya.



Tim ZI MTsN 6 Kerinci mengikuti kegiatan ini secara lengkap dari awal hingga akhir, dan telah mencatat poin-poin penting yang akan segera ditindaklanjuti dalam rencana kerja internal.

Dengan mengikuti Bimtek ini, diharapkan MTsN 6 Kerinci semakin siap menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan mengedepankan kualitas layanan yang prima, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan publik. (RpH)