Efisiensi atau Tambahan Beban? Kebijakan WFH dan Pengambilan MBG Jadi Sorotan

Kerinci, 29/05/2026 Kebijakan Work From Home (WFH) atau belajar dari rumah yang diterapkan di berbagai sekolah dan madrasah belakangan ini disebut-sebut sebagai langkah efisiensi biaya dan pengurangan aktivitas di lingkungan sekolah. Para siswa dianjurkan mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah dengan harapan dapat mengurangi pengeluaran operasional serta aktivitas tatap muka di sekolah. Namun di lapangan, muncul pertanyaan dari masyarakat dan wali murid mengenai konsistensi kebijakan tersebut.
Pasalnya, di saat siswa diminta tetap berada di rumah untuk belajar secara daring, pada waktu yang sama mereka juga diwajibkan datang ke sekolah hanya untuk mengambil program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan orang tua maupun siswa sendiri. Banyak yang mempertanyakan, di mana letak efisiensi yang dimaksud apabila siswa tetap harus mengeluarkan biaya transportasi dan waktu untuk datang ke sekolah.
Sebagian wali murid menilai kebijakan tersebut terasa kurang sinkron. Mereka memahami tujuan pemerintah dan sekolah dalam menjaga keberlangsungan program MBG agar tetap tersalurkan kepada siswa. Namun di sisi lain, perjalanan ke sekolah untuk mengambil makanan justru tetap menimbulkan pengeluaran tambahan, terutama bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah.
“Kalau memang alasannya efisiensi dan mengurangi aktivitas ke sekolah, kenapa anak-anak tetap harus datang hanya untuk mengambil MBG? Ongkos jalan tetap keluar, bahkan ada yang harus diantar orang tuanya,” ujar salah seorang wali murid.
Hal serupa juga dirasakan para siswa. Ada yang harus menempuh perjalanan cukup jauh hanya untuk mengambil makanan, kemudian kembali lagi ke rumah untuk melanjutkan pembelajaran daring. Bagi siswa yang tinggal di daerah pelosok atau akses transportasinya sulit, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri.
Di sisi lain, pihak sekolah sebenarnya berada dalam posisi yang tidak mudah. Program MBG merupakan program yang harus tetap berjalan karena berkaitan dengan pemenuhan gizi siswa. Sekolah hanya menjalankan aturan dan memastikan makanan tersalurkan sesuai ketentuan yang ada. Beberapa guru bahkan berharap ke depan ada solusi yang lebih efektif sehingga tujuan efisiensi benar-benar dapat dirasakan semua pihak.
Sebagian masyarakat mengusulkan agar selama masa WFH, penyaluran MBG dapat dilakukan dengan mekanisme berbeda, misalnya melalui pembagian terjadwal per wilayah, kerja sama dengan pemerintah desa, atau bahkan penyaluran langsung ke titik-titik tertentu yang lebih dekat dengan tempat tinggal siswa. Dengan begitu, siswa tidak perlu datang beramai-ramai ke sekolah hanya untuk mengambil makanan.
Kebijakan WFH sejatinya diharapkan mampu mengurangi beban dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun apabila pelaksanaannya masih mengharuskan siswa bolak-balik ke sekolah, maka muncul pertanyaan yang cukup wajar dari masyarakat: apakah efisiensi yang dimaksud benar-benar tercapai, atau justru hanya berpindah bentuk menjadi beban baru bagi siswa dan orang tua?
Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan peserta didik, sinkronisasi kebijakan menjadi hal yang sangat penting. Sebab sebuah program akan terasa manfaatnya apabila pelaksanaannya benar-benar mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan. (Team Humas dan Informasi Digital MTsN 6 Kerinci)
Kontributor….. Agustiawan